LINGGA TERKINI – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Adi Prihantara, menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Nagoya Hill, Batam, pada Jumat (24/1). Dalam forum tersebut, Adi menyoroti pentingnya pelaksanaan APBD yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional untuk memastikan target pembangunan daerah dan nasional tercapai secara optimal.
Dalam sambutannya, Adi Prihantara menggarisbawahi amanah besar dalam pengelolaan APBD. “Di dalam dokumen APBD, terdapat tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita harus mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan tahun 2025, seperti ketidakstabilan ekonomi global dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, harus diatasi melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor. “Setiap lini harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, saling mendukung, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.
Adi juga memaparkan beberapa kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah, di antaranya:
- Pedoman pelaksanaan APBD berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda.
- Penataan tenaga non-ASN, khususnya terkait penganggaran gaji dan TPP PPPK.
- Pelaksanaan program makan bergizi gratis.
- Efisiensi belanja APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Adi, efisiensi belanja tidak boleh mengorbankan kontribusi nyata pemerintah daerah dalam pembangunan. “Keberhasilan dalam pelaksanaan APBD yang selaras dengan kebijakan nasional akan mendukung tercapainya target pembangunan daerah sekaligus memperkuat kemajuan bangsa,” tegasnya.
Rapat ini dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, seperti Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurizt Panjaitan, serta pejabat lain dari Ditjen Bina Keuangan Daerah. Hadir pula para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kepri, dan sekretaris daerah dari kabupaten/kota se-Kepri.
Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi demi tercapainya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan prioritas nasional.(Eca)
