LINGGA TERKINI – Pemerintah Kabupaten Lingga kembali memperoleh penghargaan bergengsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Pencapaian ini mendapat apresiasi penuh dari Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, S.Sos., yang menilai bahwa ini merupakan bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Maya Sari mengungkapkan, opini WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Lingga menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan pemerintahan dengan penuh integritas, baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam hal tata kelola administrasi yang lebih baik.
“Kami sangat menghargai pencapaian ini. Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Maya Sari saat ditemui pada Jumat, 23 Mei 2025.
Menurut Ketua DPRD, opini WTP bukan hanya sekadar predikat administratif, melainkan juga mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam kinerja aparat pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, agar keberhasilan ini tidak terganggu oleh masalah-masalah di masa mendatang.
“Opini ini sangat membanggakan karena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan disiplin tinggi dan tanpa adanya kekurangan yang berarti. Ini adalah indikator jelas dari peningkatan profesionalisme pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Maya Sari berharap pencapaian ini dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Opini WTP ini bukan hanya prestasi, tetapi harus menjadi komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Opini WTP dari BPK sendiri merupakan penilaian tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan, bebas dari kesalahan material, dan menggambarkan pengelolaan anggaran yang efisien serta efektif. ***
