LINGGATERKINI.ID, DaboSingkep – Ketua Melayu Raya Kabupaten Lingga, Zuhardi, menyayangkan kritikan dari Aktivis Kemanusiaan, Romo Paskal terhadap Bupati Lingga.
Menurut Zuhardi menilai kritikan itu sangat tendensius menyudutkan Bupati Lingga M. Nizar. “Romo Paskal ini jangan mentang-mentang saudaranya telah habis kontrak kerja, melantur sana sini, pemberitaan yang diungkapkan dari kemarin, kesannya terlalu tendensius ke Bupati, sebetulnya ada apa,” kata Zuhardi
Baca Juga : Tanpa Lelah, Camat Singkep Barat Terus Gencar Sukseskan Vaksinasi Anak Sekolah
Zuhardi menuturkan, ini hanya kontek pelaporan saja. Karena memang dalam kondisi tertentu pemerintah juga merasa tidak nyaman dengan aksi premanisme yang mereka buat, kesannya sudah anarkis. Bukankah sudah jelas sistem pemerintahan itu tidak boleh kalah dengan aksi premanisme.
“Mereka itu sudah salah, ya dari hal kecil yang pengrusakan meja, foto yang di pecahkan, inikan sudah preman. Jangan melihat dari persoalan sepele semunya ini milik negara. Sudah tidak zamannya lagi begitu. Sangat disayangkan selaku tokoh agama berbicara begitu,” tegas Zuhardi.
Baca Juga : Dana Publikasi Minim, Diskominfo Tambah Terus Menerima Penawaran Kerja Sama
Sebagai aktivis, dia juga merasa heran, kenapa Romo Paskal yang terkesan sangat tajam mempolitisir kebijakan pemerintah. Itupun sangat tendensius mengkerdilkan bupati. Zuhardi menduga ada kepentingan pribadi, sehingga Romo Paskal berusaha untuk membela sana sini, seakan-akan menjadi provokatornya.
“Saya heran saja, saya aktivis juga tapi tau diri. Dia yang duduk di Batam berbicara tentang Lingga hari ini, kan aneh,” ucap dia.
Baca Juga : Bupati Lingga Tegaskan Pemberhentian PTT dan THL Sudah Menjadi Keputusan, Ini Alasanya!!
Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Kabupaten Lingga, Encek Kusumaridha Menurutnya sesama aktivis dia sangat menghormati Romo Paskal, apa lagi dia selaku tokoh agama.
Namun demikian, sikap dan tindakan kritikan yang dilemparkan ke pemerintah Kabupaten Lingga, kesannya hanya menyudutkan pimpinan pemerintah, padahal keputusan ataupun kebijakan daerah diambil atas keputusan dari hasil-hasil diskusi yang sangat matang. Tentunya hal yang begini bukan justru menjadi polemik.
“Kalau sudah hal-hal sepele terus menerus menyudutkan bupati, pasti ada kepentingan,” papar dia.
Sebagai aktivispun, apalagi aktivis kemanusiaan tentunya punya adab. Bukannya berang lantas merusak aset negara.
“Ya, sekecil apapun yang dirusak, itu semua baik meja atau apa itu punya negara,” jelas dia. (Red)
