Linggaterkini.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.
Ketua KPK Komjen Pol. Drs. H. Firli Bahuri, M.Si Ketua KPK RI dalam keterangan Persnya mengatakan bahwa Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK -red) telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Sulawesi Selatan pada tiga tempat yang berbeda di hari Jumat 26 Februari 2021, dan telah diamankan 6 orang sebagai berikut ; 1. AS Kontraktor, 2. NY Sopir AS, 3. SB Ajudan NA, 4, ER Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, 5. IF Sopir/Keluarga NR dan 6. NA Gubernur Sulsel.
Maka setelah dilakukan konstruksi perkara dan berdasarkan keterangan para saksi serta bukti yang cukup, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dimana NA dan ER adalah sebagai penerima dan AS sebagai pemberi,” ujar Firli, Sabtu (27/02) Malam di Jakarta.
Selanjutnya, kepada ketiga tersangka masing-masing, sebagai penerima NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12B undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi.
“Dan sebagai pemberi, AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 undang-undang no 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP,” terang Firli. (Akbar)
