LINGGA TERKINI – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengadakan seminar Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) 2024 di Novotel Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12). Acara ini diselenggarakan secara hybrid dengan partisipasi pengelola informasi publik dan pranata humas dari kementerian, serta Dinas Kominfo dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkomdigi, Hasyim Gautama, menjelaskan bahwa sejak diterapkan pada 2019, Indeks PIKP bertujuan mengukur dan mengevaluasi kinerja komunikasi publik di instansi pemerintah. Indeks ini didasarkan pada empat dimensi utama: input, proses, output, dan outcome.
“Indeks PIKP ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan komunikasi publik, mulai dari perencanaan hingga dampaknya bagi masyarakat,” ujar Hasyim dalam sambutannya.
Meski telah berfungsi sebagai alat evaluasi selama lima tahun terakhir, Hasyim mengungkapkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan strategi komunikasi publik.
“Koordinasi antar instansi, baik internal maupun antar organisasi, masih menjadi tantangan besar, terutama dalam pelaksanaan kampanye strategis pemerintah,” tambahnya.
Rata-rata Indeks PIKP nasional saat ini berada di angka 71,79 poin. Namun, Hasyim berharap indeks ini dapat menjadi alat evaluasi yang lebih efektif dan relevan di masa mendatang.
“Saya berharap, ke depan, Indeks PIKP menjadi instrumen evaluasi yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menanggapi pernyataan Hasyim, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menjelaskan bahwa meski Indeks PIKP bertujuan meningkatkan kualitas informasi publik, berbagai tantangan tetap ada.
“Beberapa tantangan yang kami hadapi, seperti kesenjangan koordinasi antar instansi, kurangnya peningkatan kualitas SDM di daerah karena keterbatasan anggaran, dan kurangnya keselarasan antar perangkat daerah,” ujar Teguh.
Ia menambahkan bahwa tumpang tindih peran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi penghalang dalam menyampaikan informasi yang konsisten kepada masyarakat.
“Tantangan terbesar kami adalah memastikan seluruh OPD dapat bersinergi dalam menyampaikan informasi yang konsisten kepada publik. Tanpa koordinasi yang baik, informasi yang disampaikan bisa menjadi kabur atau membingungkan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai penutup seminar, Prof. Gati Gayatri menekankan pentingnya peran komunikasi publik dalam pembangunan dan demokrasi.
“Komunikasi itu ibarat darah bagi negara. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi atau negara tidak akan tercapai. Sayangnya, masih banyak yang menganggap komunikasi itu tidak penting. Padahal, jika diabaikan, hal itu bisa menimbulkan masalah serius,” tegas Prof. Gati.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para pelaku komunikasi publik.
“Apa yang bapak ibu lakukan di bidang ini bukan hanya untuk organisasi, tapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pekerjaan ini adalah bentuk pengabdian yang akan dihitung sebagai amal selama hidup kita. Mari bekerja dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama,” tutupnya.(Eca)
