LINGGA TERKINI – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya terhadap kebijakan pangan yang mendukung kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Menurut Presiden, kebijakan pangan pada 2024 merupakan kelanjutan dari fondasi yang telah diletakkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan kebijakan pangan meski Indonesia menghadapi tantangan berat, seperti dampak fenomena El Nino dan La Nina.
“Kita terus berkomitmen untuk berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional. Terima kasih atas dasar yang telah diletakkan Presiden sebelumnya. Berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, kita mampu melewati tahun yang penuh tantangan ini,” ujar Presiden dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa (3/12/2024).
Presiden juga memberikan penghargaan kepada tim yang menangani sektor pangan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia optimistis bahwa Indonesia segera mencapai kedaulatan pangan.
“Cadangan pangan kita sangat baik, mendekati 2 juta ton. Saya yakin pada tahun 2025, Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi,” tegas Prabowo.
Stabilitas Inflasi Pangan dan Bantuan Beras
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, melaporkan bahwa inflasi pangan pada akhir 2024 tetap terkendali. “Inflasi pangan pada November 2024 tumbuh dari -0,11 persen menjadi 1,07 persen. Pada Desember ini, Bulog akan menyalurkan 220 ribu ton beras kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), dan program ini akan berlanjut hingga Februari 2025,” jelas Arief.
Ia juga menambahkan bahwa inflasi pangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan pada Desember 2023 sebesar 1,42 persen, menurun dibandingkan 2,24 persen pada 2022 dan 2,32 persen pada 2021. Deflasi beras tercatat sebesar 0,45 persen pada November 2024.
Rencana Tahun 2025: Pengurangan Penerima Bantuan dan Program Baru
Pada 2025, pemerintah berencana mengurangi jumlah penerima bantuan beras menjadi 16 juta orang, sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Bantuan akan difokuskan pada kelompok prioritas, seperti desil 1 dan 2, lansia tunggal, serta perempuan kepala keluarga miskin.
Selain itu, pemerintah akan meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan target penyaluran 1,5 juta ton beras pada 2025.
“Kami memastikan beras berkualitas dengan harga terjangkau tetap tersedia di pasaran, demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Arief.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah optimistis dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(Eca)
