LINGGA TERKINI – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transmigrasi Lokal dan Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kantor BP Batam, Provinsi Kepri, Selasa (18/3/2025).
Rakor ini dihadiri oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, FKPD Provinsi Kepri, serta Wali Kota dan Kepala BP Batam Amsakar Ahmad.
Sebagai bagian dari acara, Menko AHY secara simbolis menyerahkan SHM kepada perwakilan 68 warga Rempang yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon.
“Penyerahan SHM ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah dan hunian yang telah diberikan kepada warga,” ujar Menko AHY.
Ia juga menegaskan bahwa sertifikasi ini mencerminkan dukungan warga terhadap keberlanjutan pengembangan Rempang Eco City, yang menjadi bagian dari strategi pembangunan kawasan ekonomi terpadu.
“Pemerintah akan selalu memprioritaskan kepentingan warga setempat terlebih dahulu,” tambahnya.
Sejauh ini, 161 SHM telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring rampungnya proses penerbitan sertifikat baru.
Dalam sesi pemaparan, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menjelaskan bahwa Kota Batam, melalui Rencana Kawasan Transmigrasi Batam Rempang Galang (Barelang), akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KEET).
Kawasan ini akan dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru yang modern dan berkelanjutan, dengan dukungan lima program unggulan transmigrasi, yaitu:
- Transmigrasi Tuntas
- Transmigrasi Lokal
- Transmigrasi Patriot
- Transmigrasi Karya Nasional
- Transmigrasi Gotong Royong
“KEET Barelang akan menjadi model kawasan transmigrasi modern yang mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, berbasis keadilan dan keberlanjutan,” jelas Mentrans.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyoroti keunggulan geografis Kepri yang menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kepri memiliki berbagai privilege dari pemerintah pusat, mulai dari status Free Trade Zone (FTZ) untuk wilayah Batam-Bintan-Karimun (BBK), hingga tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Ansar.
Tujuh PSN di Kepri tersebut meliputi:
- Pengembangan KEK Galang Batang
- PSN Kawasan Pulau Ladi
- Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
- PSN Kawasan Industri Topaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
- Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan
- Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut
- Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga
Dalam paparannya, Wali Kota/Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pengembangan Rempang Eco City serta penguatan ekonomi Batam.
Sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ) yang terletak di Selat Malaka, Batam memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia.
“Dengan strategi yang tepat, Batam bisa berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan alih kapal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Kepri, khususnya Kota Batam, dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, kebijakan transmigrasi modern, serta percepatan proyek strategis nasional, diharapkan Kepri dapat terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
