LINGGA TERKINI – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Pertemuan Komunikasi Kepentingan Tingkat Provinsi Kepri di Rupatama, lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, pada Kamis (13/3/2025). Pertemuan ini menjadi wadah diskusi terkait upaya peningkatan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kepri.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kepri, M. Bisri, Kepala Dinas Sosial Kepri, Burhanudin, serta Kepala Bappeda, Misni.
Sementara dari BPJS Kesehatan, hadir Deputi Direksi Wilayah II, Oktovianus Ramba, bersama Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Andriansyah, Kepala BPJS Kesehatan Batam, Hari Nordiansyah, serta Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Riska.
Dalam paparannya, Oktovianus Ramba mengungkapkan bahwa secara nasional, kepesertaan Program JKN telah mencapai 98,73 persen dari total penduduk Indonesia per Februari 2025. Meski hampir menyentuh target Universal Health Coverage (UHC), masih terdapat 1,27 persen penduduk yang belum terdaftar.
Di Kepri, angka kepesertaan JKN juga cukup tinggi, yakni 98,29 persen dari total 2,22 juta penduduk. Artinya, masih ada sekitar 38.679 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Namun, tantangan utama saat ini adalah keaktifan peserta. Data per 28 Februari 2025 mencatat bahwa hanya 77,73 persen peserta JKN di Kepri yang berstatus aktif, sementara 455 ribu peserta (20,52 persen) tidak aktif. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan 80,23 persen pada akhir 2024. Penyebab utama penurunan ini adalah berkurangnya kepesertaan aktif dari kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) dan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN)
Melihat kondisi ini, Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Oktovianus Ramba, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan program JKN.
“Kami berharap ada langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengatasi penurunan keaktifan ini, baik melalui dukungan anggaran, sosialisasi kepada masyarakat, maupun kemudahan akses layanan bagi peserta,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menegaskan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen penuh untuk meningkatkan kepesertaan JKN, terutama bagi masyarakat yang masih belum terdaftar.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan dinas terkait agar seluruh masyarakat Kepri mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan merata,” ungkapnya.
Selain itu, Sekdaprov Adi juga menyoroti pentingnya strategi inovatif untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, khususnya bagi kelompok yang mengalami kendala dalam pembayaran iuran atau administrasi kepesertaan.
“Kami berharap ada pendekatan lebih efektif, termasuk program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif, agar peserta JKN tetap aktif dan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa Pemprov Kepri akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) secara optimal.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan stakeholder terkait, kami optimis bahwa Kepri tidak hanya mampu mempertahankan tingkat kepesertaan JKN, tetapi juga meningkatkan jumlah peserta aktif demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
