LINGGA TERKINI – Sekembalinya dari retret di Magelang, Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, langsung merampungkan rapat maraton terkait penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dan efisiensi anggaran belanja daerah. Rapat ini berlangsung dari 4 hingga 17 Maret 2025, dengan jadwal padat mulai pagi hingga pukul 17.00 petang.
Dalam rapat tersebut, Lis tidak hanya menyesuaikan program dan kegiatan, tetapi juga meminta setiap OPD mengekspos profil SDM, aset, permasalahan yang dihadapi, temuan-temuan BPK yang belum ditindaklanjuti, serta rencana kerja tahun anggaran 2025 secara langsung kepada wali kota dan wakil wali kota. Rapat ini juga didampingi oleh para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemko Tanjungpinang.
Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat ini adalah penyesuaian program kerja dengan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
“Ini kita lakukan sebagai bentuk respon terhadap instruksi Presiden tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, serta edaran Menteri Dalam Negeri tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan. Kita melakukan penyesuaian terhadap beberapa kondisi di setiap OPD, yang tentu saja mengharuskan adanya efisiensi,” kata Lis Darmansyah, Senin (17/3).
Mengenai angka atau besaran efisiensi anggaran yang dihasilkan, Lis menyebut masih dalam tahap pencatatan oleh tim dan akan dibuatkan berita acara oleh masing-masing kepala dinas. Selanjutnya, berita acara tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menambahkan bahwa hasil efisiensi tahap pertama ini akan digunakan untuk mengatasi defisit anggaran Pemko Tanjungpinang tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp230 miliar.
Lebih lanjut, Wali Kota tidak hanya fokus pada penyesuaian rencana kerja perangkat daerah, tetapi juga mencermati secara rinci sasaran kerja, target kerja, isu strategis, serta kekuatan SDM di setiap OPD. Isu strategis dan target kerja yang tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan visi-misi Lis-Raja akan disesuaikan kembali.
“Salah satu permasalahan defisit anggaran yang harus diselesaikan Pak Lis adalah anggaran TPP yang saat ini hanya dianggarkan untuk tujuh bulan saja. Selain itu, ada tunda bayar kegiatan 2024 dan permasalahan gaji tenaga alih daya yang juga belum dianggarkan. Jadi memang luar biasa energi yang harus dikeluarkan wali kota saat baru saja menjabat,” tambah Teguh.
