LINGGA TERKINI – Terkait kisruh dan pemberitaan mengenai tuntutan sejumlah aktivis dan mahasiswa yang meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga segera diganti, mendapat tanggapan serius dari seorang tokoh aktivis, Irham, yang akrab disapa Panglima.
Irham menilai, di tengah berbagai dinamika yang berkembang, roda pemerintahan di Kabupaten Lingga hingga saat ini masih berjalan dengan baik. Menurutnya, kondisi tersebut patut diapresiasi, terutama di tengah tantangan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Saya mengamati bahwa roda pemerintahan Kabupaten Lingga saat ini masih berjalan baik, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya. Pada Jumat (5/6/2026).
Lebih lanjut, Irham menegaskan bahwa persoalan birokrasi maupun capaian pembangunan daerah tidak bisa dibebankan hanya kepada satu individu semata. Ia menyebut, kinerja pemerintahan merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Persoalan birokrasi dan capaian daerah merupakan hasil kerja kolektif seluruh OPD, bukan semata tanggung jawab seorang Sekda,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja Sekda Lingga, H. Armia. Menurutnya, hingga saat ini Sekda masih mampu memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan dalam mendukung pembangunan daerah.
“Saya masih melihat dan menilai H. Armia selaku Sekda tetap mampu menyumbangkan gagasan dan pemikiran serta menjalankan tugasnya untuk pembangunan daerah,” tutup Irham.
Irham juga menegaskan bahwa pergantian Sekda tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia menjelaskan, meskipun terdapat usulan dari Bupati dan persetujuan Gubernur, proses tersebut tetap harus disertai alasan yang kuat, berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Pergantian Sekda itu ada mekanismenya, tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa dasar yang jelas dan sesuai aturan,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat memang memiliki kebebasan dalam menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan agar kritik tersebut tidak disertai dengan sikap memvonis atau mendikte seolah-olah pendapat pribadi adalah yang paling benar.
“Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kritik itu boleh, tapi jangan langsung memvonis,” katanya.
Terkait adanya anggapan yang menyebut Sekda tidak layak lagi menjabat karena alasan kesehatan, Irham menilai hal tersebut tidak tepat jika disampaikan tanpa dasar yang jelas.
“Kalau bicara soal kesehatan, seharusnya itu ranah tenaga medis atau dokter ahli, bukan langsung disimpulkan oleh opini pribadi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa dalam hal profesionalitas, Sekda telah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Irham mengingatkan agar berbagai isu yang berkembang tidak ditarik ke arah politis. Ia juga meminta agar hubungan antara Bupati dan Sekda tidak dikaitkan dengan hal-hal di luar konteks profesional, seperti hubungan keluarga.
“Bupati dan Sekda sudah menjalankan tugas secara transparan dan terbuka. Hal ini seharusnya kita dukung bersama,” katanya.
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk memberikan ruang dan waktu kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menjalankan program sesuai aturan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa setiap kesalahan memiliki mekanisme penanganan oleh pihak yang berwenang, sehingga tidak perlu ada intervensi atau dugaan yang tidak berdasar.
Irham juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Pemerintah Kabupaten Lingga agar mampu meminimalisir berbagai persoalan yang sedang terjadi.
Ia menambahkan, saat ini kewenangan daerah juga mengalami keterbatasan karena banyak regulasi, termasuk terkait sektor pertambangan, yang lebih didominasi oleh kebijakan pemerintah pusat.
“Perlu dipahami, tidak semua hal bisa langsung direalisasikan daerah karena ada keterbatasan kewenangan. Maka dari itu, mari kita maklumi dan tetap memberi dukungan,” pungkasnya.
