LINGGA TERKINI – Pemerintah Kota Tanjungpinang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang membahas dua agenda strategis, yaitu langkah konkret pengendalian inflasi daerah serta percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini diikuti secara hybrid oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya dua agenda ini untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pembangunan daerah.
“Pagi ini kita memiliki dua hal penting yang harus dibahas. Pertama, pengendalian inflasi daerah yang terus menjadi perhatian Presiden, dan kedua, percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan RDTR. Kedua hal ini sangat berkaitan erat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang terarah di seluruh daerah,” tegas Tito.
Ia menyoroti capaian inflasi nasional pada November yang berhasil ditekan hingga 1,55%, angka terendah dalam rentang target nasional 1,5%-3,5%. Namun, Tito mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan inflasi menjelang akhir tahun dan periode hari besar keagamaan.
“Saya minta seluruh kepala dinas pertanian dan dinas terkait segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Data harus dikumpulkan secara akurat agar langkah konkret dapat dijalankan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan arahan terkait percepatan ketahanan pangan melalui perbaikan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi.
“Saya minta kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk mendata sawah-sawah yang belum memiliki irigasi atau irigasi yang rusak. Data ini harus diserahkan secepatnya agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Zulkifli juga menyoroti pembagian kewenangan daerah dalam pembangunan irigasi.
“Kalau irigasi untuk sawah seluas 1.000 hektare menjadi tanggung jawab wali kota atau bupati. Sedangkan di atas 1.000 hektare hingga 3.000 hektare menjadi kewajiban gubernur. Dengan Instruksi Presiden terbaru, pemerintah pusat kini dapat membantu pembangunan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.
Merespons arahan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Tanjungpinang, Elfiani Sandri, menyatakan komitmen pihaknya untuk segera bertindak.
“Kami siap melaksanakan arahan Mendagri dan Menko Pangan. Untuk pengendalian inflasi, kami akan memantau harga bahan pokok secara intensif dan memastikan langkah pengendalian yang efektif di lapangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan RTRW dan RDTR untuk mendukung pembangunan yang terarah.
“RTRW dan RDTR sangat penting untuk mengantisipasi alih fungsi lahan dan merencanakan kebutuhan infrastruktur secara berkelanjutan,” tambah Sandri.
Terkait data irigasi, Elfiani menyebut Pemkot akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan OPD lainnya untuk menyelesaikan pendataan sesuai target. “Data akan kami kumpulkan dan sampaikan tepat waktu, seperti yang diinstruksikan,” pungkasnya.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi titik tolak nyata dalam pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan perencanaan tata ruang wilayah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.(Eca)
