LINGGA TERKINI – Komitmen Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali diwujudkan dengan penambahan pagu subsidi margin sebesar Rp400 juta melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Langkah ini diharapkan dapat menjangkau 100 nasabah UMKM baru hingga akhir Desember 2024.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepri dan BRK Syariah dilakukan di Ruang Sharia Digital Center, Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Riau, pada Senin (16/12). Hadir dalam acara ini Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto, Direktur Pembiayaan Helwin Yunus, dan Direktur Operasional Said Syamsuri. Selain itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, serta Kepala BKAD Kepri, Venny Meitaria turut menyaksikan kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya program pembiayaan tanpa margin ini sebagai langkah strategis agar UMKM mampu “naik kelas” di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Program ini memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan hingga Rp40 juta tanpa dikenakan margin, karena ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
“Program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga disertai pembinaan oleh BRK Syariah dan OPD terkait. Dengan animo masyarakat yang sangat tinggi, kami memutuskan untuk meningkatkan pagu subsidi agar lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan manfaat,” ujar Ansar.
Selain pembiayaan, Pemprov Kepri juga fokus mendorong ekspor produk UMKM melalui penyediaan alat sterilisasi bakteri senilai Rp1,6 miliar. Alat ini telah membantu meningkatkan daya tahan produk UMKM hingga satu tahun, khususnya untuk produk makanan kaleng dari Batam, yang kini berhasil menembus pasar Singapura, Johor, Turki, dan negara lainnya.
“Batam saat ini menjadi pilot project karena merupakan kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas ekspor nol pajak. Ke depan, kami akan memperluas program sterilisasi ini ke daerah lain di Kepri,” tambah Ansar.
Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto, menyebut bahwa sejak 2021 pihaknya telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp30,4 miliar untuk pelaku UMKM di Kepri. Dengan tambahan subsidi ini, estimasi pembiayaan baru diperkirakan mencapai Rp3,8 miliar.
“Penambahan subsidi ini tentu menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM. Kami berharap, melalui kolaborasi ini, UMKM di Kepri semakin maju dan berdaya saing,” kata Suharto.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri, Riki Rionaldi, menambahkan bahwa program ini telah memberikan manfaat bagi lebih dari 1.398 UMKM sejak 2021. Ada pula rencana intervensi untuk 3.600 pelaku UMKM pada 2025 melalui alokasi DAK sebesar Rp13,5 miliar dari Kementerian UMKM.
“Melalui berbagai upaya ini, kami berharap UMKM di Kepri tidak hanya naik kelas, tetapi juga memiliki orientasi ekspor yang lebih kuat,” tutup Riki.
Dengan program ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepri, BRK Syariah, dan pelaku UMKM diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing di pasar global.(Eca)
