LINGGA TERKINI – Pemerintah Kota Tanjungpinang turut menghadiri kegiatan Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 yang dihelat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Selasa (21/01/2025). Hadir mewakili Pemko Tanjungpinang, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri. Acara ini juga dihadiri Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, serta Ketua Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), Sutardi, beserta seluruh kepala daerah atau perwakilan dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Sutardi selaku Ketua AKEN menjelaskan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 menjadi langkah maju dalam digitalisasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Ia menegaskan, sistem ini dirancang untuk mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan prinsip akuntabilitas tetap terjaga.
“Katalog Elektronik Versi 6 ini memiliki fitur-fitur unggulan, seperti kemudahan dalam pemilihan produk dan jasa, transaksi kontraktual yang efisien, serta sistem pembayaran yang terintegrasi. Hal ini menjadi solusi modern untuk kebutuhan pengadaan di berbagai daerah,” jelas Sutardi.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyambut positif pengimplementasian Katalog Elektronik Versi 6. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kepri akan terus memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui integrasi sistem audit, pengawasan, dan pelaporan secara real-time.
“Dengan penerapan Katalog Elektronik Versi 6.0, kami berharap dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap langkah sesuai prinsip hukum. Sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan, serta memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional,” ungkap Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar turut memaparkan beberapa capaian Pemprov Kepri, antara lain penghargaan UKPBJ Proaktif Pemerintah Provinsi 2023, Peringkat 2 Nasional Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 2023, serta capaian MCP KPK RI yang menargetkan 100% untuk pengadaan barang dan jasa pada 2023 dan 2024.
Kepala LKPP RI, Dr. Hendrar Prihadi, dalam paparannya menekankan peran strategis pengadaan barang dan jasa bagi kemajuan perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, nilai pengadaan nasional selalu di atas Rp1.200 triliun, yang berdampak pada penciptaan dua juta lapangan kerja lewat belanja produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun.
“Kami memastikan penyerapan anggaran pengadaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5-1,8%. Namun, harga di e-katalog bukan harga final. Negosiasi harga atau mini-kompetisi tetap diperlukan demi efisiensi biaya,” tegas Hendrar Prihadi.
Lebih lanjut, LKPP berkomitmen memberikan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan pemanfaatan e-katalog di berbagai wilayah demi mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK.
Mewakili Wali Kota Tanjungpinang, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, menyampaikan apresiasi terhadap langkah inovatif ini.
“Kami menyambut baik implementasi Katalog Elektronik Versi 6 ini, yang tidak hanya mempercepat pengadaan tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Tanjungpinang siap mendukung penuh langkah ini demi menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih baik,” ungkap Elfiani.
Ia menegaskan bahwa Pemko Tanjungpinang akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan LKPP RI agar proses pengadaan selaras dengan aturan serta berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan semangat kolaborasi, kami optimistis e-katalog ini dapat menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau dapat segera mengoptimalkan penggunaan Katalog Elektronik Versi 6, sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.(Eca)
