LINGGA TERKINI – Di era digital yang penuh dengan informasi simpang siur, peran humas pemerintah semakin krusial dalam menyampaikan berita yang akurat dan transparan. Untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas komunikasi publik, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pelatihan Humas Pemerintah 2025 di Jakarta, Rabu (26/2). Acara ini mengusung tema “Sinergi Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
Sebanyak 579 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ikut serta dalam kegiatan ini, baik secara langsung maupun virtual.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi kerja keras humas pemerintah dalam menyebarluaskan informasi terkait program prioritas dan strategis. Menurutnya, komunikasi yang efektif harus berjalan di seluruh tingkatan, bukan hanya di level pimpinan.
“Sinergi harus dibangun seperti tim sepak bola yang bekerja sama untuk meraih kemenangan. Namun, kemenangan ini bukan soal citra, melainkan memastikan kebijakan tersampaikan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Meutya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, misinformasi dan disinformasi kerap membuat masyarakat bingung. Untuk itu, humas pemerintah dituntut untuk lebih proaktif dalam menangkal berita keliru serta menyajikan informasi yang benar.
“Tujuan utama kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, merasa tenang, dan terhindar dari kebingungan. Sebab, salah satu tugas humas adalah melindungi mereka dari hal-hal semacam itu,” tegasnya.
Meutya juga menekankan bahwa komunikasi publik yang efektif harus dikemas secara kreatif dan inovatif, sehingga lebih mudah dipahami dan menarik perhatian masyarakat.
“Jika komunikasi berjalan efektif, masyarakat akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan serta aktif memberikan masukan melalui berbagai kanal yang tersedia,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya responsivitas humas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah harus responsif dan cepat dalam menyikapi masukan dari masyarakat. Keterbukaan dan komunikasi yang baik adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa setiap daerah perlu memiliki juru bicara profesional yang mendampingi kepala daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Setiap instansi harus memiliki tenaga profesional yang fokus pada komunikasi agar informasi dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Kemkomdigi yang mempertemukan humas dari berbagai instansi untuk memperkuat koordinasi komunikasi nasional.
“Dengan berkumpul dalam forum seperti ini, kita bisa bergerak dengan tujuan yang sama dan memastikan komunikasi publik lebih efektif serta terarah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menyambut baik penyelenggaraan Rakor dan Pelatihan Humas Pemerintah 2025. Ia menilai acara ini menjadi momen penting bagi humas daerah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik.
“Melalui kegiatan ini, humas pemerintah daerah dapat semakin profesional dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Teguh juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan komunikasi publik yang transparan, inovatif, dan berbasis digital untuk menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami akan terus memperkuat komunikasi publik yang lebih terbuka dan berbasis digital. Website serta media sosial Pemko akan terus dioptimalkan sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat,” tutupnya.
