LINGGATERKINI.ID – Dituding menarik kembali surat Rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lingga, Ketua DPRD Kabupaten Lingga Ahmad Nasirudin mengganggap Ketua Komisi I bicara tanpa melihat fakta.
“Itu hanya asal bicara, alias ngawur, faktanya tidak seperti itu, saya punya bukti-bukti dan itu jelas ada kesalahan fatal dari surat yang dikirim,” kata Nasirudin.
Nasirudin menjelaskan, ada beberapa kesalahan dalam surat tersebut salah satunya adalah tanggal dalam surat tersebut dibuat pada tanggal 31 Mei 2021.
“Sementara penundaan beberapa SK PTT dan THL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, baru diketahui dan menguak ke publik pada tanggal 02 Juni 2021,” ujarnya
Dalam surat tersebut, dirinya selaku ketua DPRD Lingga tidak pernah sama sekali menandatangani surat permintaan RDP tersebut kepada BKPP Kabupaten Lingga, namun anehnya dalam surat pertama terdapat tanda tangan dirinya.
“Jadi saya tidak menarik surat tersebut, hanya saya mempertanyakan kepada pihak sekretariat kenapa ada tanda tangan saya disurat itu, sementara saya sendiri tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan saya sendiri sedang berada di luar daerah,” ungkapnya.
Selain itu dirinya juga tidak pernah diberi tahu tentang rencana RDP tersebut, dan dirinya baru mengetahui tentang adanya jadwal RDP setelah salah satu kepala OPD Kabupaten Lingga menelpon dirinya, yang pada saat itu sedang tidak berada di luar daerah.
“Prosudernya nota dinas itu diketahui oleh ketua, sebelum diserahkan ke dinas tapi saya malah tidak tahu, apalagi menandatangani, bahkan saya tanya ke sekretariat mereka mengatakan surat itu dibuat atas perintah ketua Komisi I,” sebutnya.
Atas kejadian tersebut Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, akan mencari penyebab terbitnya surat yang tidak pernah ditanda tanganinya tersebut.
Sebelumnya diberitakan dibeberapa media, bahwa Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lingga Roni Kurniawan menuding bahwa Ketua DPRD Kabupaten Lingga menarik surat undangan RDP kepada BKD Kabupaten Lingga, dan meskipun begitu pihaknya tetap melakukan RDP meski tanpa seizin dari Ketua DPRD Kabupaten Lingga.
Dikonfirmasi terpisah Kepala BKPSDM Kabupaten Lingga Ruliadi juga tidak ada jawaban sms yang disampaikan juga tidak ada balasan(Wandy)