LINGGA TERKINI – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengikuti secara virtual peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini diselenggarakan dari ruang rapat Raja Haji Fisabilillah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kamis (5/3).
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menyoroti bahwa sejak diluncurkan pada 2018, MCP telah menjadi alat utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, ia menekankan bahwa sistem ini masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mencegah korupsi.
“Sejak 2004 hingga 2024, KPK mencatat 38 persen kasus korupsi terjadi di tingkat kabupaten dan kota, sementara 12 persen terjadi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih perlu perbaikan,” ujar Mahendra.
Ia juga menegaskan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Semakin cepat sebuah persoalan terdeteksi, semakin cepat pula mitigasi dan langkah perbaikan dapat dilakukan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” tambahnya.
Pemko Tanjungpinang Berkomitmen Perkuat Pengawasan
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Raja Ariza menegaskan bahwa Pemko Tanjungpinang akan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan MCP sebagai alat identifikasi risiko korupsi dan peningkatan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan pengawasan internal guna mencegah penyimpangan. MCP menjadi alat penting bagi Pemko dalam mengidentifikasi risiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas,” ujarnya.
Selain itu, peran APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan juga akan diperkuat agar lebih profesional dan berintegritas.
Ia juga berharap bahwa penerapan MCP yang lebih optimal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mempercepat pembangunan daerah.
“Kami akan terus berbenah agar sistem pemerintahan semakin baik, bersih, dan akuntabel,” tutupnya.
