Linggaterkini.id – Akibat adanya rencana menolak pembayaran tagihan iklan dan kerjasama publikasi media masa terkesan arogann, Sekretariat DPRD Lingga rencananya akan di laporkan ke penegak hukum.
“Iya rencana memang mau kita laporkan ke penegak hukum, karena mereka kesanya arogan, berbelit-belit saat proses pencairan dan tidak mau membayar kerjasama publikasi yang sudah di pesan oleh mereka sendiri dari awal tahun kemaren,” kata Jefriyadi, Kepala perwakilan salah satu media harian yang bertugas di Kabupaten Lingga menjelaskan, Selasa (11/5/2021)
Dikisahkan, sekretariat DPRD Lingga setiap tahunnya selalu menjalin kerjasama dengan sejumlah media masa untuk mempublikasikan segala kegiatan mereka kepada masyarakat umum.
Kerjasama ini sudah berjalan bertahun-tahun semenjak Kabupaten Lingga terbentuk dan kerjasama tersebut selama ini selalu baik-baik saja.
” Saat inikan masih dalam peroses pencairan, rencana dibayar tapi tidak sesuai dengan tagihan kita, alasannya tidak ada anggaran. Kalau tidak ada anggaran kenapa kemarin pesan. Kita kerja sesuai perosedur saja, pekerjaan kita sudah selesai dan semua pesanan mereka ini sudah kita terbitan jadi harus mereka bayar, kok tiba- tiba bilang tak ada anggaran atau aggaran tak cukup, mana bisa begitu,” tegasnya
Selain itu di sampaikanya lagi, tidak ada alasan kuat sebenarnya Sekwan Lingga tidak mau membayar tagihan dari pihak media ini. Soalnya yang memesan dari pihak mereka sendiri, orangnya juga ada, dan bukti terbitnya juga ada.
“Jadi masalah ini gampang tapi jangan dibikin rumit, mereka yang pesan, bukti terbitnya juga lengkap, jadi mau alasan apalagi, tinggal bayar saja,” ungkapnya
Selain hal tersebut, kepala perwakilan di salah satu media cetak harian ini juga menyoroti kecilnya anggaran publikasi di Sekretariat DPRD Lingga yang berbanding terbalik dengan anggaran APBD yang setiap tahunnya selalu meningkat.
” Anggaran untuk sekretariat DPRD Lingga ini juga besar tiap tahunnya.Tapi anggaran publikasi begitu-gitu saja tak ada peningkatan berarti, bahkan kalau bisa di kurangi, seakan- akan dana APBD itu sudah jadi milik peribadi mereka saja,” katanya menyindir.(Redaksi)
